PARIGI MOUTONG // CitaParigata.id – Kisruh yang terus terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) mendapat sorotan tajam dari DPRD.
Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong Sutoyo mengaku selaku Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong dirinya bakal menggelar rapat dengar pendapat terkait hal ini, bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Parigi Moutong yang notabene mitra komisi IV, bersama dengan pihak SPPG dan vendor penyedia.
“Insyaallah, Senin pekan depan (29 September 2025). Harus segera kita tanggapi ini, jangan sampai masyarakat menilai program ini hanya sebatas proyek politik,” uangkap Sutoyo, kepada media ini Kamis (25/9/2025).
Kemudian, Sutoyo juga mengungkapkan sejumlah temuannya, berdasarkan sidak yang dilakukannya ke gedung dapur SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai, pada Kamis (25 September 2025).
Sutoyo mengaku, kisruh atas dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan program MBG di kabupaten Parigi Moutong ini, cukup menyita perhatiannya. Sehingga dirinya memutuskan untuk turun langsung menemui sejumlah pihak terkait, guna mencari penjelasan dan solusi.
Menurut Sutoyo berdasarkan informasi yang diperoleh dilapangan, dirinya menilai terdapat hal yang perlu ada pembenahan dalam struktur SPPG.
“Jadi, dalam struktur SPPG tersebut minimal ada keterlibatan satu atau dua OPD terkait, sehingga Pemda juga bisa mendapat ruang dukungan dalam memastikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ungkapnya.
Ia mengatakan, komisi IV DPRD Parigi Moutong tidak berniat untuk mempersulit Investasi yang masuk ke daerah ini, apalagi menolak program tersebut.
Hanya saja menurutnya, selaku wakil rakyat DPRD Kabupaten Parigi Moutong berkewajiban untuk memastikan program tersebut berjalan sebagaimana mestinya.
“Sejatinya, program Ini baik. Bahkan orientasinya bukan hanya untuk pengentasan stunting saja, tapi juga perbaikan ekonomi masyarakat, karena secara tidak langsung melibatkan UMKM, masyarakat lokal sebagai pekerja, serta para petani, nelayan hingga peternak,” tutupnya.
Terkait persoalan MBG tersebut, Sutoyo juga mendesak Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Sahid agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas menyelesaikan persoalan ini.
Menurutnya, semestinya tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong, dibawah kepemimpinan pasangan Erwin Burase (Bupati) dan Abdul Sahid (Wabup), untuk tidak maksimal memberikan jaminan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakatnya.
Apalagi kata ia, terhadap program pemerintah pusat seperti Program MBG yang notabene jadi salah satu program strategis nasional.
“Ini adalah program yang lahir dari janji politik Pak Presiden, Maka konsekuensinya, Pemda tidak bisa tutup mata atas jalannya program ini sampai berhasil. Bila perlu mereka berdua (Erwin Burase – Abdul Sahid) harus turun tangan langsung mengawal. Bukan hanya sekadar menunggu laporan dari dinas terkait. Apalagi, sudah terdapat dua kali persoalan terkait program MBG di daerah kita ini, yang notabene korbanbya adalah anak-anak kita,” jelasnya.
Ia menuturkan, ditengah kondisi masyarakat yang belakangan ini seakan terhimpit dengan sandera kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah, Pemda seharusnya peka terhadap berbagai isu yang tengah berkembang dikalangan masyarakat.
Apalagi, kata ia, terhadap isu yang berkaitan cukup erat dengan program pemerintah pusat seperti Program MBG ini.
“Sudah dua kali dan dalam waktu yang cukup berdekatan, kejadian dugaan keracunan terjadi didaerah kita ini. Jangan sampai kondisi itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin merosot. Kalau tidak segera dibenahi, ini bisa mencoreng citra Pemda. Anak-anak kita yang harusnya mendapat manfaat, malah jadi korban ketidakseriusan,” ujarnya dengan nada yang terdengar tegas.
