NASIONAL, CitaParigata.id – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono optimis wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Dikutip dari website resmi Kemenko, hal tersebut disampaikan oleh Nunung pada saat kegiatan Forum Konsolidasi Daerah (Forkonda) di Swiss-Belhotel, Jayapura, Papua, yang dihadiri oleh jajaran OPD Pemerintah wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, pada Kamis (21/3/2024).
Berdasarkan data BPS, Kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36%. Sejak pandemi Covid-19 penurunannya cukup landai, dan dibandingkan dengan target RPJMN 2024 dimana angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,5%-7,5% pada akhir tahun 2024 maka masih diperlukan upaya yang lebih keras dan masif untuk mencapainya.
Berdasarkan perhitungan BPS terhadap data Susenas Maret 2023, untuk Provinsi Papua (masih terhitung provinsi induk atau belum dimekarkan) bahwa angka kemiskinan ekstrem berada pada 7,67% atau turun 3,25 persen poin dari posisi 10,92% di tahun 2022.
Sedangkan untuk estimasi angka kemiskinan ekstrem kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang dihitung oleh Satgas Data P3KE, pada umumnya masih berada di atas 5%.
Dalam arahannya, Deputi Nunung menitikberatkan pada peta penanganan kemiskinan ekstrem antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang pasti selama ini sudah berjalan di wilayah masing-masing, harus dimaksimalkan untuk mengoptimalkan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di 2024.
“Battle ground untuk me- nol kan kemiskinan ekstrem sudah kita identifikasi, seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengambil peran dalam proses bisnis menangani kemiskinan yang multidimensi,” ujar Nunung dalam keterangannya.
Tak lupa pula, Nunung mengingatkan kembali bahwa Presiden RI telah menetapkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals (SDGs).
Melalui Inpres 4/2022, baik Gubernur dan Bupati/Walikota, ditugaskan untuk mengoordinasikan dan memimpin secara langsung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden melalui Kemenko PMK setiap tiga bulan.
“Saya berharap kerja bersama yang sudah dibangun antara tim Satgas Data P3KE dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah Papua induk dan pemekarannya dapat terus ditingkatkan untuk mendukung nol persen,” kata Nunung. (Dinda)
